![[Bahasa Indonesia] heatwave agri impact](https://eco-business.imgix.net/ebmedia/fileuploads/Capture.JPG?ar=16%3A10&auto=format&fit=crop&ixlib=django-1.2.0&q=85&width=320)
Kebakaran besar, gelombang panas, banjir dan kekeringan hebat, naiknya permukaan air laut, dan angin topan merupakan beberapa kondisi cuaca ekstrem yang melanda kawasan Asia Pasifik tahun ini. Ketika emisi dan suhu global terus meningkat, kondisi ini diprediksi akan semakin bertambah buruk. Sehingga, penting bagi dunia bisnis yang vital untuk mempersiapkan diri menghadapi semakin panasnya dunia.
Konferensi Iklim COP26 dan laporan terbaru dari Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) bulan Agustus lalu yang diperingatkan oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres sebagai “kode merah untuk kemanusiaan”, telah mendorong perlunya untuk menurunkan emisi karbon dan menjadikan perubahan iklim sebagai agenda korporasi.
“Ada kebutuhan mendesak untuk aksi iklim,” kata Michael Salvatico, kepala pengembangan bisnis ESG (Environmental, Social, and Governance) untuk kawasan Asia Pasifik di S&P Global Sustainable1, sebuah perusahaan intelijensi data. “Kita perlu lakukan dekarbonisasi ekonomi global secepatnya. Permulaan dari aksi yang mendesak ini, menurut pendapat saya, seharusnya di tahun 2015.”
Berdasarkan analisis dari S&P Global Sustainable1, aset-aset vital bagi korporasi, termasuk pabrik, jaringan transportasi dan transmisi listrik, semakin menghadapi ancaman yang meningkat dari bencana cuaca yang ekstrem akibat perubahan iklim.
“
Ada kebutuhan mendesak untuk aksi iklim. Kita perlu lakukan dekarbonisasi ekonomi global secepatnya. Permulaan dari aksi yang mendesak ini, menurut pendapat saya, seharusnya di tahun 2015.
Michael Salvatico, kepala pengembangan bisnis ESG untuk kawasan Asia Pasifik, S&P Global Sustainable1
Data S&P Global Trucost juga memperlihatkan dalam perbandingan industri bahwa aset fisik yang dimiliki oleh utilitas, material, energi, kebutuhan utama konsumen dan sektor kesehatan menjadi barisan terdepan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dari sekarang sampai 2050.
Ditambah lagi, laporan tersebut menyatakan bahwa apabila tidak ada aksi mitigasi, maka kelangkaan air akan menjadi ancaman terbesar akibat perubahan iklim bagi semua industri. Meskipun demikian, hal ini jarang menjadi perhatian dari para investor. Analisis ini juga menempatkan Asia sebagai kawasan paling rentan terhadap perubahan iklim.
Di seluruh Asia, kondisi cuaca ekstrem memberikan ancaman yang besar bagi ekonomi. Peningkatan suhu akan menurunkan jam kerja di industri padat karya, seperti pertanian, konstruksi dan pertambangan. Naiknya permukaan air laut dan banjir besar mengancam daerah perkotaan dan berdampak besar bagi industri.
Berdasarkan beberapa faktor seperti air, polusi, panas yang ekstrem, dan kerentanan umum terhadap perubahan iklim, 99 dari 100 kota yang paling rentan terhadap risiko berada di Asia, dengan Jakarta, ibukota Indonesia, menempati posisi tertinggi.
Laporan McKinsey Global Institute, Climate Risk and Response in Asia, memperingatkan bahwa aset dan infrastruktur berada di bawah ancaman yang meningkat dari cuaca ekstrem. Misalnya, banjir berusia 100 tahun di Tokyo berpotensi untuk mengakibatkan kerusakan langsung pada real estat yang bisa mencapai hingga 13,1 miliar dolar (sekitar Rp189 triliun) pada tahun 2050.
Sebagai persiapan, Tokyo Metro sudah mulai bekerja untuk mencegah masuknya air dan meminimalkan kerusakan dengan memonitor data curah hujan yang diambil dari angkasa. Tindakan lainnya adalah peningkatan keselamatan penumpang. Pemerintah Malaysia juga sudah mengambil beberapa langkah untuk menghadapi banjir dengan meningkatkan kapasitas saluran sungai, membangun terowongan jalan raya, dan menyalurkan air ke kolam penampungan.
Ketika dampak perubahan iklim terus bertambah, maka mitigasi risiko iklim dan pengadaptasian model bisnis menjadi semakin penting bagi perusahaan, investor dan pemerintah di kawasan Asia Pasifik.
Sydney Gliserman, direktur asosiasi Control Risks, melihat adanya “pergeseran perspektif” saat berbicara tentang risiko iklim kepada klien. Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa potensi risiko lainnya yang mungkin timbul dari perubahan iklim tetap terus diabaikan.
“Kita tidak bisa hanya berbicara soal risiko lingkungan tanpa mengaitkannya dengan risiko lain yang akan dihadapi oleh organisasi. Ada risiko sosial dan cara kita melibatkan komunitas. Risiko lingkungan bisa dengan cepat berubah menjadi aktivisme lingkungan, yang bisa cepat berujung kepada keresahan masyarakat. Ini bisa cepat berubah menjadi isu keamanan atau krisis.”
Michael Salvatico menambahkan bahwa dampak perubahan iklim dan kesadaran akan risiko fisik yang ditimbulkan semakin penting bagi perusahaan di kawasan Asia Pasifik (APAC). Ia merujuk kepada meningkatnya keanggotaan di Grup Investor Asia untuk Perubahan Iklim, sebuah inisiatif untuk menciptakan kesadaran yang bisa mendorong aksi di antara pemilik aset di Asia, sebagai bukti nyata.
Sebagai tambahan, hampir 1000 perusahaan di Asia Pasifik telah bergabung dengan Satuan Tugas untuk Pengungkapan Keuangan terkait Iklim (TCFD), yang telah mengembangkan panduan untuk membantu perusahaan mengungkapkan risiko dan kesempatan terkait dengan iklim, termasuk paparan risiko fisik dan emisi karbon.
“Para investor sudah mulai fokus kepada perubahan iklim dan dampaknya bagi portofolio mereka,” jelas Michael.” “Tidak hanya dari perspektif perusahaan perorangan saja, tetapi para pengelola modal dari perusahaan juga semakin khawatir akan implikasi dari risiko fisik.”
Konferensi Iklim COP26 baru-baru ini menegaskan kembali kebutuhan mendesak untuk adanya perubahan saat negara-negara mengumumkan komitmen mereka untuk membatasi pemanasan global hingga 1.5°C dan menyelaraskan sektor keuangan dengan emisi nol bersih pada tahun 2050. Organisasi memiliki peran yang sangat besar untuk hal ini.
“Kenyataannya adalah perusahaan merupakan faktor penting dalam dekarbonisasi ekonomi global,” jelas Rick Lord, kepala inovasi metodologi, ESG Innovation and Analytics, di S&P Global. “Para investor semakin mengharapkan perusahaan bisa berkomitmen untuk target dekarbonisasi yang ambisius dan memahami risiko transisi dan fisik yang mereka hadapi, serta mengomunikasikan rencana yang kredibel untuk menjamin operasi dan model bisnis mereka di iklim yang kerap berubah-ubah.”
Insentif tambahan bagi perusahaan untuk dekarbonisasi adalah pajak karbon. Ini akan diterapkan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak sanggup mencapai target penurunan karbon. Asesmen risiko iklim saat ini sudah mulai memasukkan indikator risiko harga karbon untuk menentukan paparan perusahaan apabila gagal mencapai target penurunan pada tahun 2030.
“Kita telah mendengar bahwa harga karbon akan berpotensi berlaku untuk impor melalui bea cukai masuk karbon,” jelas Michael. “Ini akan sulit dihindari. Jadi, ada beberapa tekanan bagi perusahaan untuk dekarbonisasi dengan cepat. Ini datang dari regulator, melalui rantai pasokan dan kemungkinan dari tempat penjualan barang mereka.”
Perusahaan-perusahaan yang telah melakukan asesmen untuk memitigasi risiko ESG sekaligus dekarbonisasi bisa memetik hasilnya, jelasnya. Menurut 6 langkah menuju nol bersih dari S&P Global, menguantifikasi jejak karbon mereka merupakan langkah penting yang pertama, sebelum melacak keselarasan dengan Perjanjian Paris. Saat ini, temuan dari S&P Global mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan berskala global sudah dalam jalur untuk pemanasan 3ºC, kurang 72 persen dari penurunan emisi yang dibutuhkan untuk mencegah pemanasan global melebihi 1.5°C.
Perusahaan yang selaras dengan Perjanjian Paris “memiliki potensi untuk melakukan investasi yang lebih baik dan menjadi perusahaan yang lebih baik bagi karyawan, konsumen, dan komunitas,” kata Michael. “Mereka dapat memiliki akses yang lebih baik ke pasar dan modal, dan dapat menunjukkan peningkatan performa finansial. Mereka yang memulai sekarang akan mendapat manfaat dari menjadi penggerak awal.”
